Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Jumat, 20 November 2015

FREE PORT BISA MINTA PERPANJANGAN KONTRAK KAPAN SAJA



Jakarta -Pemerintah dan PT Freeport Indonesia punya Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada 1991. Dalam kontrak tersebut, Freeport bisa kapan saja mengajukan perpanjangan kontrak dan tidak boleh dihalang-halangi.

Hal tersebut seperti diungkapkan Staf Ahli Menteri ESDM, Said Didu, dalam jumpa persnya, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (20/11/2015).

"Kita punya KK agak mengikat, Freeport bisa kapan saja meminta perpanjangan dan pemerintah tidak bisa menghalangi tanpa alasan jelas. Apalagi dengan kontrak tersebut, kalau Indonesia menghalangi tanpa alasan jelas, Freeport bisa menggugat ke pengadilan arbitrase, dan posisi Indonesia agak lemah," kata Said.

Pemerintah memang punya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, di mana dalam aturan tersebut menyebutkan, perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Kontrak Freeport berakhir pada 2021, artinya paling cepat keputusan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan pada 2019.

Menurut Said, bangsa ini jangan terlalu menghabiskan energi untuk mengurusi permohonan perpanjangan kontrak tersebut. Dia mengungkapkan, yang jauh lebih penting saat ini adalah masalah divestasi saham Freeport 10,64%, yang harus ditawarkan ke pemerintah.

"Pemerintah semua jangan habis waktu urusi perpanjangan waktu Freeport, nanti keburu lupa divestasi," ungkapnya.

Said menjelaskan, sebenarnya ada 5 variabel yang menentukan keberlanjutan kontrak Freeport, yakni:


  • Kedaulatan negara, jadi bila ingin terus menambang, izin operasi bukan dalam bentuk Kontrak Karya (KK) tetapi Izin Usaha Pertambangan (IUP)
  • Penerimaan negara harus optimum
  • Masalah kepastian hukum
  • Masalah sosial ekonomi masyarakat di Papua.
  • Masalah geopolitik dan keamanan
"Masalah sosial di Papua, apa jadinya kalau Freeport ditutup seketika? Kita ingat 94% uang beredar di Papua dari Freeport. Masalah geopolitik dan keamanan ini juga harus jadi variabel," tutup Said.
Read More ->>

Tunggu Presiden Terbang, Penumpang Pesawat Komersial Menumpuk di Halim

dari detik.com Jakarta - Presiden Jokowi dijadwalkan terbang ke Kuala Lumpur lewat Bandara Halim Perdanakusuma. Penerbangan VVIP ini membuat penerbangan komersial tertunda beberapa jam.

Pembaca detikcom Jerry Heriaji menceritakan penumpukan penumpang yang terjadi sejak beberapa jam di Halim untuk persiapan keberangkatan pesawat RI-1. Petugas di bandara dan maskapai telah memasang pengumuman dan mengumumkan lewat pengeras suara bahwa untuk sementara waktu bandara harus steril dari penerbangan komersial.

"Tadi diberitahu melalui notifikasi penerbangan (notam) kalau Bandara Halim untuk sementara harus steril dari penerbangan, menunggu pesawat kepresidenan berangkat. Tadi sih katanya pukul 17.45 WIB pesawat Presiden akan berangkat tapi hingga kini belum berangkat juga," kata Jerry, Jumat (20/11/2015) pukul 18.45 WIB.

Jerry juga mengirimkan foto penumpang yang memenuhi ruang tunggu ke pasangmata.com. "Tadi ada penumpang yang sempat marah-marah, kesal karena delay. Tapi kan ini juga bukan salahnya maskapai, karena memang ada instruksi dari protokolnya juga, jadi ya kita bersabar saja," jelas Jerry.

Kursi di ruang tunggu tak mampu menampung para penunggu. "Ruang tunggu sudah penuh. Ya mau bagaimana lagi kursi dan kapasitas juga sudah nggak muat," sambung Jerry yang seharusnya berangkat ke Surabaya pukul 15.55 WIB tadi.

Meski merasa dirugikan karena penerbangannya delay cukup lama, namun Jerry bisa memahami. "Ya sebagai rakyat kita cukup merasa dirugikan karena jadwal penerbangan harus delay. Tapi ya mau bagaimana lagi Presiden yang mau terbang kan," ujarnya.

Presiden Jokowi sore ini bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menghadiri KTT ASEAN. Jokowi dijadwalkan bertolak pukul 17.00 WIB, dari Bandara Halim Perdanakusuma. Ibu Negara Iriana Widodo ikut menemani Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dari Jakarta yakni Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jokowi dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Minggu (22/11) malam
Read More ->>
Diberdayakan oleh Blogger.

Find Us On Facebook

Translate

Video Of Day